PHRI Tabanan

https://phritabanan.com/wp-content/uploads/2025/12/VIDEO-2025-12-24-11-37-27.mp4

PHRI EXPO 2025

Pada tanggal 19 Desember 2025, PHRI Tabanan menggelar Seminar dan Expo PHRI Tabanan 2025 sebagai wadah kolaborasi dan penguatan pariwisata daerah.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua PHRI Bali, Bapak Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, bersama para pelaku industri pariwisata dan mitra usaha.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pengumuman dan penyerahan hadiah Lomba Video “Ayoketabanan”, sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dalam mempromosikan pariwisata Tabanan melalui konten digital.

Dalam kesempatan ini juga, Ketua PHRI Bali menyampaikan dalam sambutannya mengenai pentingnya bergabung dengan asosiasi, serta besarnya manfaat sinergi dan kolaborasi bagi pelaku usaha pariwisata.

Tidak kalah penting, acara ini juga menandai peluncuran website resmi PHRI Tabanan sebagai langkah nyata transformasi digital, sekaligus diperkenalkannya IGung, fitur AI asisten pariwisata yang dirancang untuk mendukung informasi dan promosi pariwisata Tabanan.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan seminar dan expo, yang menghadirkan berbagai narasumber serta vendor dengan produk dan layanan unggulan, membuka wawasan sekaligus peluang kolaborasi di sektor pariwisata.

Melalui Seminar dan Expo PHRI Tabanan 2025, PHRI Tabanan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi, inovasi, dan transformasi berkelanjutan demi kemajuan pariwisata Tabanan.

Sebuah langkah bersama, menuju pariwisata yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing.

TABANAN, NusaBali – Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, mulai berbenah serius menuju status desa wisata. Berbekal kekayaan budaya dan lanskap pertanian yang mempesona, desa ini menargetkan sudah dapat menerima kunjungan wisatawan pada tahun 2027. Upaya ini ditandai dengan terbentuknya Pokdarwis Arung Buana pada Januari 2025.

Perbekel Pangkung Karung I Wayan Subawa menyampaikan potensi utama desa terletak pada keberadaan Tari Sang Hyang Memedi, tarian sakral warisan leluhur yang masih dijaga ketat oleh masyarakat setempat.  Subawa menegaskan, pengembangan pariwisata justru harus memperkuat pelestarian budaya tersebut. “Sang Hyang Memedi merupakan identitas desa kami. Wisata harus berjalan selaras dengan pelestarian budaya,” ujar Subawa. Disebutkan, tari sakral ini juga telah menunjukkan prestasi di tingkat daerah. Pada Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025, kolaborasi Sang Hyang Memedi dengan kesenian Bleganjur ditampilkan duta Tabanan dari Desa Batannyuh berhasil meraih Juara II, makin mengukuhkan daya tarik budaya tersebut. Tak hanya budaya, potensi alam desa juga menjanjikan. Di wilayah Desa Adat Selingsing (bagian barat desa), hamparan sawah berundak menyerupai miniatur Jatiluwih menjadi daya tarik visual yang siap diangkat sebagai paket wisata berbasis alam pertanian. Untuk memperkuat atraksi wisata, desa menyiapkan pengembangan jalur tracking, swing (ayunan wisata), hingga konsep coffee staycation. Desa juga merancang pembangunan lapangan serbaguna mirip Lapangan Alit Saputra, lengkap dengan panggung kecil sebagai ruang pertunjukan budaya, termasuk pementasan Sang Hyang Memedi di masa mendatang. Meski potensinya besar, Subawa menegaskan bahwa percepatan menjadi desa wisata membutuhkan dukungan penuh berbagai pihak. “Membangun pariwisata itu mahal. Perlu sinergi antara desa, swasta, masyarakat, dan Pemda. Dampaknya nanti langsung pada peningkatan PAD desa dan daerah,” tegasnya. Saat ini kesiapan desa baru sekitar 50 persen, terutama pada penguatan SDM dan kebersihan lingkungan. Di sisi lain, sejumlah infrastruktur masih harus dibenahi, termasuk akses jalan usaha tani yang akan menjadi jalur short tracking sepanjang 1 kilometer dan long tracking sekitar 5 kilometer, serta jalur lingkar Pangkung Karung menuju Seronggo. “Ini cita-cita besar kami, dan sedang kami wujudkan selangkah demi selangkah,” tandas Subawa.7des

TABANAN, NusaBali – Kabupaten Tabanan dipastikan akan memiliki Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan  sekaligus meningkatkan layanan keimigrasian bagi masyarakat lokal.

Rencana ini telah diikat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga bersama Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Imigrasi Bali, Selasa (2/12).  Pemkab Tabanan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut mengingat tingginya jumlah WNA yang tinggal sementara di Tabanan sekitar 153.000 orang. Data ini berdasarkan olahan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada November 2025. Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menegaskan kehadiran kantor imigrasi akan sangat membantu masyarakat, baik dalam pengurusan paspor dan visa, maupun dalam penguatan sistem pengawasan WNA. “Pemerintah daerah tentu mendukung penuh langkah ini, karena peningkatan kualitas layanan adalah bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Dirga, Rabu (3/12). Menurutnya, layanan imigrasi di Tabanan selama ini masih terpusat di kabupaten lain, sehingga keberadaan kantor baru akan memudahkan warga, termasuk mereka yang akan bekerja ke luar negeri. Kepala Bakeduda Tabanan I Wayan Kotio menjelaskan bahwa Pemkab Tabanan, melalui PKS, berkewajiban membantu memfasilitasi lokasi bagi pembangunan kantor permanen. Saat ini, berbagai opsi tengah dijajaki, baik aset milik Pemkab, Pemprov Bali, maupun aset pemerintah pusat. Namun sambil menunggu pembangunan kantor baru yang diprediksi memerlukan waktu panjang, Imigrasi direncanakan menggunakan eks Kantor Camat Tabanan sebagai lokasi operasional sementara. “Rencana pinjam pakai kantor sementara berada di eks Kantor Camat Tabanan lama, di depan Dinas PUPRPKP. Itu masih kami usulkan ke Bupati,” jelas Kotio. Dia menambahkan, proses penjajakan lahan pembangunan kantor permanen masih berlanjut, termasuk kemungkinan memanfaatkan aset pemerintah pusat apabila tersedia dan sesuai standar. Ditambahkan Sekda Tabanan Gede Susila,  hasil dari penjajakan rencananya Kantor Imigrasi akan di bangun di lahan milik Provinsi Bali areal Mall Pelayanan Publik di Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri. “Rencana disitu, pembangunan mulai tahun 2026,” ujarnya. Menurutnya untuk pembangunan kantor ini akan langsung dibiayai pusat. “Terkait luas yang akan digunakan saya gak hapal,” akunya.7des

Mantap! Jatiluwih, Tabanan, Kembali Raih Pengakuan Global: Masuk Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia! tapi, Tantangan Besar di Depan Mata

TABANAN, Radar Bali.id – Desa Wisata Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Tabanan, kembali mengukir prestasi gemilang di mata dunia. Desa yang dijuluki sebagai kawasan Subak Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO ini baru saja menyandang status Elite Green Destinations Top 100 Stories 2025 dari kancah Internasional.

Pengumuman ini menempatkan Jatiluwih sebagai salah satu destinasi berkelanjutan terbaik dunia, setelah berhasil mengungguli sekitar 600 destinasi wisata dari 60 negara yang berpartisipasi.

Prestasi ini menjadi sorotan, mengingat Jatiluwih saat ini tengah berjuang keras mengendalikan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi akomodasi pariwisata. Bahkan, sebelumnya sempat ditemukan 13 pelanggaran tata ruang di kawasan Subak yang dilindungi ini.

TABANAN, NusaBali – Polemik penyegelan 13 bangunan di kawasan wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, oleh  Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan, Provinsi Bali, masih terus berproses. Pemerintah Desa Jatiluwih bersama Badan Pengelola DTW (Daerah Tujuan Wisata) Jatiluwih dan pihak terkait, kini tengah berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik.

Sembari mencari solusi, Satpol PP Bali melakukan tahapan lanjutan berupa pemanggilan pemilik bangunan yang terindikasi melanggar di 13 titik. Perbekel Jatiluwih I Nengah Kartika mengatakan pihak desa telah berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Mulai dari rapat internal dengan badan pengelola hingga berencana kembali melakukan audiensi dengan Bupati Tabanan guna meminta kejelasan arah kebijakan. “Kami sudah rapat dengan badan pengelola dan semua pihak. Kami ajak bersama-sama mencari jalan keluar dan rencananya kembali akan audiensi ke bupati untuk meminta kejelasan,” ujar Kartika, Sabtu (13/11). Selain ke tingkat kabupaten, pihak desa juga sempat menghadap ke Pemerintah Provinsi Bali dan Satpol PP Bali. Dari hasil koordinasi tersebut, kata Kartika, tindak lanjut masih menunggu arahan Gubernur Bali karena adanya agenda luar daerah. Sementara itu, Satpol PP Bali tetap melanjutkan proses dengan memanggil masyarakat yang bangunannya terindikasi melanggar. Meski situasi sempat memanas, Kartika memastikan kondisi di Jatiluwih tetap kondusif. Tidak terjadi gejolak atau tindakan yang tidak diinginkan. “Astungkara, masyarakat kami masih sadar dan waras. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua tetap tenang,” tegasnya. Terkait isu pembukaan segel, Kartika menyebut apabila Satpol PP nantinya membuka segel, pihaknya telah mendapat komitmen bahwa material penutup berupa seng dan plastik yang terpasang di area sawah akan diturunkan kembali. Saat ini, Satpol PP Bali masih dalam tahap penjaringan aspirasi dari para pemilik bangunan. Kartika berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil dan bijak, mengingat sejumlah bangunan di kawasan Jatiluwih telah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan RDTR pada tahun 2023. “Kami harapkan ada solusi terbaik. Misalnya pemerintah bisa memberikan rekomendasi, karena ada bangunan yang sudah ada sebelum RDTR 2023. Di sisi lain, pariwisata juga membutuhkan fasilitas pendukung,” tandas Kartika. Bendesa Adat Jatiluwih I Wayan Yasa menegaskan masyarakat adat akan tetap memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang sesuai adat dan hukum. “Kami berharap pihak provinsi segera membuka garis penyegelan sehingga akomodasi pariwisata warga bisa kembali jalan,” ujarnya.7des